Perhatian pemerintah pada kawasan
perbatasan hingga kini masih sangat minim. Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan dana
pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebesar Rp7,8 triliun.
Alokasi anggaran itu dianggap terlalu
kecil untuk menanggung beban pembangunan di 111 kecamatan dari 12 provinsi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bidang
Pembangunan Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, mendesak pemerintah untuk
lebih serius dengan pembangunan di perbatasan. Masalah ini dianggap persoalan
sensitif yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.
"Anggaran dari pemerintah yang Rp7,8 triliun itu bukan setengah hati lagi,
tapi tidak ada apa-apanya," kata Endang, Rabu (27/2/2013).
Endang menyayangkan sikap pemerintah yang kurang peduli pada masyarakat di
perbatasan. Padahal kontribusi masyarakat di kawasan antar negara pada
pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar.
"Jika subsidi BBM tahun ini, 10%-nya saja kita kasih ke wilayah
perbatasan, mereka sudah cukup 'sejuk' menikmati. Daripada pindah negara,"
imbuh dia.
Menurut pendapat saya, pemerintah masih kurang serius dalam menangani masalah perbatasan yang ada di negara ini. Terlihat jelas dari segi anggaran yang diberikan pemerintah terhadap kawasan perbatasan sangat minim sekali yang mengakibatkan lambatnya pembangunan di daerah perbatasan tersebut. Sangat disayangkan memang sikap pemerintah yang acuh tak acuh ini, padahal kontribusi masyarakat di kawasan antar negara pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih serius lagi dengan pembangunan di perbatasan. Karena masalah ini dianggap persoalan sensitif yang dapat berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Sumber artikel :