Perbedaan Pajak Pasal 21, 22 dan 23

Perbedaan Pajak Pasal 21, 22 dan 23

Pajak Pasal 21

A.      Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 21 UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No 57 Tahun 2009

B.       Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

·      Pemberi kerja terdir dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.

·      Bendaharawan Pemerintah

·      Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan – badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT)

·      Yayasan, Lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.

·      BUMN / BUMD, Perusahaan / Badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri

C.    Dikecualikan Sebagai Pemotong Pajak

·      Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang sama bagi perwakilan indonesia di negara tersebut

·      Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

D.   Wajib Pajak

·      Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus

·      Pegawai lepas

·      Penerima pensiun

·      Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah

·      Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan

E.  Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak

·      Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing

·      Orang – orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka

·      Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

a)   Bukan Warga Negara Indonesia (WNI)

b)   Tidak menerima / memperoleh penghasilan lan diluar jabatannya di Indonesia.

c)    Negara yang bersangkutang memberikan perlakuan timbal balik

F.     Objek Pajak

Objek pajak terdiri dari 4 jenis yaitu:

1)      Penghasilan teratur

2)      Penghasilan tidak teratur

3)      Penerima upah

4)      Penghasilan yang bersifat final

Pajak Penghasilan Pasal 22

A.      Pengertian Pajak Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengann impor barang / jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1.   Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerntaah dan lembaga – lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2.   Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

3.   Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

B.      Subjek Pajak PPh Pasal 22

Yang menjadi subjek pajak pasal 22 yaitu setiap wajib pajak yang melakukan impor, kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh surat keterangan bebas)

C.     Tarif PPh Pasal 22

Atas impor :

1.      yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;

2.      yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;

3.      yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

4.      Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.

5.      Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

·         Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)

·         Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

·         Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)

·         Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

6.      Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

7.      Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

8.      Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.

9.      Atas Penjualan

·         Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00

·         Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00

·         Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2.

·         Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.

·         Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

10.  Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 23

A.    Pengertian PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, deviden bunga royalti, sewa serta pengguanaan harta selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh final (4 ayat 2).

B.     Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyertaan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang selain dipotong PPh 21.

C.      Pemotong Pajak

Pemotong PPh pasal 23 adalah seluruh pihak yang memberikan atau membayarkan penghasila yang menjadi objek PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 yatu sebagai berikut:

·      Badan, lembaga, instansi pemerintah

·      BUMN / BUMD

·      Badan hukum lainnya (Pt, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)

·      Perseroan yang ditunjuk oleh DJP

·      WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

D.      Objek Pajak

-          Deviden

-          Sewa atas penggunaan harta

-          Hadiah

-           Bunga

-           Royalti

E.       Yang Tidak Dipotong Pajak

·      Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

·      Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital Lease)

·      Deviden yang diterima oleh BUMN atau BUMD

·      Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberin izin usaha.

F.     Tarif Pajak (Bersifat Tidak Final)

Tarif 15 % x jumlah bruto atas:

1.   Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi.

2.   Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang

3.   Royalti

4.   Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

Kode Etik Auditor

Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik
Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan
Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Itulah ke delapan prinsip kode etik auditor Indonesia. Akan tetapi didalam kenyataannya masih terdapat auditor yang melanggar kode etik tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang mendasari seorang auditor melakukan kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah karena ingin menguntungkan pihak tertentu. Seharusnya seorang auditor haruslah menerapkan prinsip kode etik tersebut untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 

Pro Kontra Kenaikan Harga BBM

Kenaikan BBM Rp. 2000 per liter menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dam mahasiswa. Pihak yang menolak, mempertanyakan mengapa pemerintah menaikkan BBM di saat harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Sedangkan pihak yang mendukung, menyatakan bahwa BBM harus dinaikkan karena sempitnya ruang fiskal.

Berikut ini, adalah aksi-aksi pro-kontra kenaikan harga BBM:

UMS Tolak Kenaikan BBM

Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo menduduki SPBU, Pabelan Kartasura, saat warga sedang antre mendapatkan BBM sebelum pemberlakuan harga baru, pada Senin, 17 November 2014 malam.

Tak hanya menduduki SPBU, mereka yang melakukan long march sejauh 700 meter dari kampus, dan meletakkan boneka pocong di area SPBU. Aksi tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah, atas kenaikan harga BBM.

“Pemasangan pocong ini sebagai simbul matinya hati nurani pemerintah. Mereka telah menaikkan harga BBM seenaknya. Padahal harga minyak dunia sedang turun,” ujar Andy salah satu peserta aksi, seperti dilansir Merdeka.

  

AMI Protes Kenaikan BBM

Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang terdiri dari 15 kampus seperti ISTN, UP, UI, Unas, Trisakti, Posgoro, IISIP, Universitas Sahid, UIN dan Gunadarma, menggelar aksi protes dengan memblokade Jalan Lenteng Agung. Aksi tersebut digelar sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi.

“Kami (AMI) secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Jokowi-JK,” kata Tintus, koordinator aksi. Menurut Tintus, kenaikan harga BBM tersebut membebani masyarakat karena harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih demi memenuhi kebutuhan hidup.

BEM FUI Dukung Kenaikan Harga BBM

Berbeda dengan para mahasiswa pada umumnya yang menolak kenaikan harga BBM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) justru mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam konferensi pers, Senin, 17 November 2014, di Selasar FEUI, Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat, BEM FEUI menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi Rp 8.500 per liter.

Setelah melalui studi dan kajian, BEM FEUI mengungkapkan bahwa subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal. Padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang jika dibandingkan untuk alokasi aspek lain yakni pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis FEUI Hazna Nurul Faiza mengatakan, subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami Indonesia.

“Dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan,” ujar Hazna kepada Suara Pembaruan.

Dukungan untuk kenaikan harga BBM tak hanya disuarakan oleh BEM FEUI, tapi juga oleh BEM FK, BEM FKG, BEM FPsikologi. Setelah menyampaikan dukungan, BEM FEUI tetap akan memonitor dan mengawasi pembagian subsidi bagi rakyat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sejumlah kartu yang dikeluarkan pemerintah lainnya.

Audit Forensik. Apakah Itu?

Audit Forensik 

A. Pengertian Audit Forensik

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan.

Dengan demikian, Audit Forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.

Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.

Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Perbandingan antara Audit Forensik dengan Audit Tradisional (Keuangan)

	Audit Tradisional	Audit Forensik
Waktu	Berulang	Tidak berulang
Lingkup	Laporan Keuangan secara umum	Spesifik
Hasil	Opini	Membuktikan fraud (kecurangan)
Hubungan	Non-Adversarial	Adversarial (Perseteruan hukum)
Metodologi	Teknik Audit	Eksaminasi
Standar	Standar Audit	Standar Audit dan Hukum Positif
Praduga	Professional Scepticism	Bukti awal

B. Tujuan Audit Forensik
Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivitasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud.

C. Proses Audit Forensik

1.      Identifikasi masalah Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

2.      Pembicaraan dengan klien Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

3.      Pemeriksaan pendahuluan Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. 4.      Pengembangan rencana pemeriksaan Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

4.      Pemeriksaan lanjutan Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

5.      Penyusunan Laporan Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

·         Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

·         Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.

D.      Tugas Auditor Forensik

Auditor forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation). Disamping tugas auditor forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), ada juga peran auditor forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan (non litigation), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak.

Audit forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (investigative services) dan jasa litigasi (litigation services). Jenis layanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah dan mengendalikan penipuan. Jenis layanan kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

E.       Alasan Diperlukannya Audit Forensik

Mencoba menguak adanya tindak pidana korupsi dengan audit biasa (general audit atau opinion audit) sama halnya mencoba mengikat kuda dengan benang jahit. BPK perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di dalam Pemerintahan ataupun dalam BUMN dan BUMD salah satu metodologi audit yang handal adalah dengan metodologi yang dikenal sebagai Akuntansi forensik ataupun Audit Forensik. Audit forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption dan missappropriation of asset. Profesi ini sebenarnya telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan: ”Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”’. Orang sudah mahfum profesi dokter yang disebut dalam peraturan diatas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun ”ahli lainnya” yang dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik.

Tugas 9 - Analisis Karakter Manajer

Karakter Manajer

1.      Integritas

2.      Disiplin

3.      Independen

4.      Tegas

5.      Bertanggung Jawab

6.      Kreatif

7.      Mampu Bekerja Sama

8.      Kemampuan Analisis

9.      Interpersonal

10.  Kemampuan Berorganisasi

Karakter manajer menurut survey kelas 3EB10

1.      Integritas

2.      Disiplin

3.      Bertanggung Jawab

4.      Independen

5.      Tegas

6.      Interpersonal

7.      Kemampuan Berorganisasi

8.      Kreatif

9.      Mamou Bekerja Sama

10.  Kemampuan analisis

Tugas 8 - Dampak Perilaku Politik Terhadap Kurs Rupiah

Berbagai media memberitakan dan menganalisis terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar akhir ahir ini. Bahkan di salah satu media elektronik Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, masalah rupiah melemah bukan urusan pemerintah. ”Ini (rupiah melemah) bukan domain pemerintah, tidak mencampuri urusan yang ada di moneter,” ujar Hatta Rajasa (wartakotalive.comKamis (22/8/2013).

Nilai tukar rupiah terus merosot. Pada hari ini, pergerakan nilai tukar rupiah mencapai Rp11,027 per dolar AS atau melemah sebanyak 252 atau 2,33 persen jika dibandingkan pada Rabu (21/8/2013), dimana pergerakan nilai tukar rupiah mencapai Rp 10,770.

Hatta menambahkan kebijakan moneter, dalam hal ini IHSG dan nilai tukar rupiah, diatur oleh Bank Indonesia.

Namun tidak senada dengan yang sampaikan di kompas.com,  Mantan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie ikut berkomentar soal pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, kondisi rupiah saat ini berbeda dengan era 1998 dulu. “Saya tidak bisa mengambil kebijakan seperti 15 tahun lalu. Kalau tahun 1998 lalu, saya hadapi (pelemahan rupiah) ini dengan habis-habisan,” kata Habibie saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ia menambahkan, semua pihak harus bertanggung jawab terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini, baik pemerintah, DPR, maupun institusi terkait, terutama Bank Indonesia (BI). Ia mengharapkan rupiah bisa menjadi mata uang yang konstan dan dapat diprediksi pelemahan ataupun kenaikannya. “Kita harus cermat, kita harus jadikan mata uang kita itu kualitasnya tinggi. Kualitas tinggi tidak hanya urusan nilainya, tapi juga harus konstan sehingga bisa diperhitungkan menjadipredictable,” katanya.

Jika kondisi rupiah menjadi sulit diprediksi, kata Habibie, maka hal tersebut akan menyebabkan inflasi dan akan mengganggu perekonomian domestik. Habibie juga tidak ingin bila rupiah menjadi mata uang yang dipermainkan sehingga kondisinya berfluktuasi. “Kalau tidak bisa diperhitungkan, itu seperti main gambling (judi) saja. Ini yang harus dihindari,” tambahnya.

Habibie ingin agar siapa pun tidak memanfaatkan pelemahan rupiah ini. Jikapun ada yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan, maka keuntungan tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, lapangan kerja naik, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesehatan masyarakat terjamin. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah diperdagangkan di level Rp 10.841 per dollar AS, menguat tipis dibanding perdagangan akhir pekan lalu di level Rp 10.848 per dollar AS.

Sementara itu di bisnis.com, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (CT) menilai Indonesia akan sulit untuk maju tanpa ekonomi kesejahteraan, karena ekonomi pertumbuhan hanya menguntungkan 50 juta masyarakat Indonesia yang kaya, padahal penduduk Indonesia mencapai 250 juta.

Jadi, kalau kita ingin maju, maka perlu kebijakan yang tidak hanya menguntungkan 50 juta atau 20% penduduk Indonesia, melainkan kebijakan bauran yang sifatnya ekonomi kesejahteraan untuk 29-30 juta masyarakat miskin, 70 juta masyarakat hampir miskin, dan 100 juta masyarakat menengah.

Masyarakat yang kaya itu hanya membutuhkan iklim usaha melalui peraturan yang mendukung, sebab mereka bisa membangun infrastruktur sendiri, karena itu pemerintah hendaknya memprioritaskan pembangunan untuk 80% masyarakat, bukan 20% masyarakat kaya yang bisa memikirkan dirinya sendiri.

CT mengajak pemerintah untuk mencontoh pemerintah dari Swedia, Taiwan, dan Korea Selatan yang mengutamakan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan yang mendukung masyarakat untuk maju karena usahanya memiliki nilai tambah.

Malaysia adalah contoh yang juga menarik, karena mampu memperbaiki kemiskinan dan negaranya berpenghasilan menengah, namun negara tetangga kita itu kini berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah hingga 20 tahun terakhir, karena melakukan diskriminasi antara kelompok bumiputera dengan warga asing, sehingga tidak kompetitif.

Sementara Menteri Keuangan Chatib Basri telah menandatangani beberapa aturan teknis terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pada pekan lalu. Regulasi yang telah diteken itu mencakup relaksasi aturan kawasan berikat dan pembe­bas­an pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk barang dasar yang tidak lagi tergolong barang mewah. Adapun dua beleid lainnya, yakni keringanan pajak untuk industri padat karya dan berorien­tasi ekspor serta penaikan PPnBM untuk barang mewah, masih digodok.

Chatib pun mengemukakan aturan peningkatan kadar biodiesel menjadi 10% ke dalam solar berikut penggunaannya secara wajib se­gera keluar sehingga dalam jangka pendek mampu memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Kadin, katanya, meminta tambahan insentif berupa pembebasan PPN bagi peng­­­usaha yang membeli bahan baku dari dalam negeri untuk keperluan ekspor. Pasalnya, bahan baku yang didapat dari impor justru tidak kena pajak.Menurutnya, pemerintah seharusnya membebaskan pajak pertambahan nilai 100% bagi industri yang berorientasi ekspor bukan sekadar restitusi PPN. “Restitusi PPN itu kan akan memakan waktu lama. Yang kami mau adalah dibebaskan seluruhnya dari pajak ini.

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Nasonal Chairul Tanjung berpendapat kalang­an usaha besar tidak perlu diberi insentif karena mereka sudah mampu untuk mengatasi sendiri persoalan yang harus dihadapi. Insentif lebih diperlukan oleh UKM yang jumlahnya di negeri ini mencapai 99% unit usaha di Indonesia.

Disisi lain sebagian politikus melihat, pelemahan rupiah akibat kasus hukum yang menjerat ketua SKK Migas Rudi Rubiandini karena operasi tertangkap tangan (OTT) oleh KPK bebrapa saat yang lalu. Kepastian hukum yang belum terbentuk di negeri ini membuat pemilik modal menarik kapitalnya ke luar negeri (capital outflow), jika hal ini di biarkan tanpa melalui kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi masalah besar perekonomian Indonesia akan akan ditandai langsung dengan melambungnya inflasi.

Perisiwa ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa politik yang akhir akhir ini mencuat di Indonesia. Paket kebijakan fiskal dengan megurangi subsidi BBM masih menjadi jeratan masyarakat yang diikuti kenaikan harga harga berbagai komoditas kemudian diikuti trend impor daging dan bahan pokok lainya sekarang di hantam lagi oleh melemahnya rupiah.

Ini merupakan peristiwa ekonomi yang sistemik namun masih bisa di atasi dengan memperbaiki stabilitas politik dan memberikan kepastian hukum. Pasar sudah mulai resah menjelang pilpres 2014, karena berbagai kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Tentu sangat merugikan kita dan mebenturkan pemerintah dengan rakyat karena terganggu perekonomianya.

Saya berkenyakinan,peristiwa ekonomi ini tidak terjadi apa adanya atau tanpa ada yang bermain, pengaruh eksternal memiliki kontribusi yang sangat besar dibandingkan pengaruh internal. ini sebagai sekaligus sebagai wujud perekonomian kita masih sangat mudah di intervensi asing, sehingga dengan goyangan kecil bisa merusak komponen yang lain.

Inilah peristiwa ekonomi yang bermuatan politis yang harus dihadapi dengan rasional dan hati hati, karena jika tidak pengaruhnya tidak hanya pada instabilitas ekonomi, tapi juga pada instabilitas politik bahkan sosial. Pemerintah harus mencegah potensi larinya capital outflow  dengan diikuti peningkatan kapasitas ekspor dan menekan kapasitas impor. bagi oknum yang memanfaatkan situasi ini harus mendapatkan tindakkan tegas.

Ini hal yang ironis dibandingkan statemen sebelumnya yang sering di bangakan  oleh para pengamat, pemerintah dan politikus bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik tanpa dipengaruhi oleh atau akibat kenaikkan BBM karena inflasi bisa di tekan. Statemen sebelumnya juga mengatakan, Indonesia akan menjadi pusat perekonomian kuat di Asia tenggara. Namun, dalam waktu singkatdi saat rupiah tergoyang dan melemah terhadap dollar, membuat pengusahan dan sektor riil menjerit. Inilah hukuman ekonomi kita akibat prilaku politik yang tidak memberikan kepastian pasar.