Tugas 9 - Analisis Karakter Manajer

Karakter Manajer

1.      Integritas

2.      Disiplin

3.      Independen

4.      Tegas

5.      Bertanggung Jawab

6.      Kreatif

7.      Mampu Bekerja Sama

8.      Kemampuan Analisis

9.      Interpersonal

10.  Kemampuan Berorganisasi

Karakter manajer menurut survey kelas 3EB10

1.      Integritas

2.      Disiplin

3.      Bertanggung Jawab

4.      Independen

5.      Tegas

6.      Interpersonal

7.      Kemampuan Berorganisasi

8.      Kreatif

9.      Mamou Bekerja Sama

10.  Kemampuan analisis

Tugas 8 - Dampak Perilaku Politik Terhadap Kurs Rupiah

Berbagai media memberitakan dan menganalisis terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar akhir ahir ini. Bahkan di salah satu media elektronik Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, masalah rupiah melemah bukan urusan pemerintah. ”Ini (rupiah melemah) bukan domain pemerintah, tidak mencampuri urusan yang ada di moneter,” ujar Hatta Rajasa (wartakotalive.comKamis (22/8/2013).

Nilai tukar rupiah terus merosot. Pada hari ini, pergerakan nilai tukar rupiah mencapai Rp11,027 per dolar AS atau melemah sebanyak 252 atau 2,33 persen jika dibandingkan pada Rabu (21/8/2013), dimana pergerakan nilai tukar rupiah mencapai Rp 10,770.

Hatta menambahkan kebijakan moneter, dalam hal ini IHSG dan nilai tukar rupiah, diatur oleh Bank Indonesia.

Namun tidak senada dengan yang sampaikan di kompas.com,  Mantan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie ikut berkomentar soal pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, kondisi rupiah saat ini berbeda dengan era 1998 dulu. “Saya tidak bisa mengambil kebijakan seperti 15 tahun lalu. Kalau tahun 1998 lalu, saya hadapi (pelemahan rupiah) ini dengan habis-habisan,” kata Habibie saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ia menambahkan, semua pihak harus bertanggung jawab terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini, baik pemerintah, DPR, maupun institusi terkait, terutama Bank Indonesia (BI). Ia mengharapkan rupiah bisa menjadi mata uang yang konstan dan dapat diprediksi pelemahan ataupun kenaikannya. “Kita harus cermat, kita harus jadikan mata uang kita itu kualitasnya tinggi. Kualitas tinggi tidak hanya urusan nilainya, tapi juga harus konstan sehingga bisa diperhitungkan menjadipredictable,” katanya.

Jika kondisi rupiah menjadi sulit diprediksi, kata Habibie, maka hal tersebut akan menyebabkan inflasi dan akan mengganggu perekonomian domestik. Habibie juga tidak ingin bila rupiah menjadi mata uang yang dipermainkan sehingga kondisinya berfluktuasi. “Kalau tidak bisa diperhitungkan, itu seperti main gambling (judi) saja. Ini yang harus dihindari,” tambahnya.

Habibie ingin agar siapa pun tidak memanfaatkan pelemahan rupiah ini. Jikapun ada yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan, maka keuntungan tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, lapangan kerja naik, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesehatan masyarakat terjamin. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah diperdagangkan di level Rp 10.841 per dollar AS, menguat tipis dibanding perdagangan akhir pekan lalu di level Rp 10.848 per dollar AS.

Sementara itu di bisnis.com, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (CT) menilai Indonesia akan sulit untuk maju tanpa ekonomi kesejahteraan, karena ekonomi pertumbuhan hanya menguntungkan 50 juta masyarakat Indonesia yang kaya, padahal penduduk Indonesia mencapai 250 juta.

Jadi, kalau kita ingin maju, maka perlu kebijakan yang tidak hanya menguntungkan 50 juta atau 20% penduduk Indonesia, melainkan kebijakan bauran yang sifatnya ekonomi kesejahteraan untuk 29-30 juta masyarakat miskin, 70 juta masyarakat hampir miskin, dan 100 juta masyarakat menengah.

Masyarakat yang kaya itu hanya membutuhkan iklim usaha melalui peraturan yang mendukung, sebab mereka bisa membangun infrastruktur sendiri, karena itu pemerintah hendaknya memprioritaskan pembangunan untuk 80% masyarakat, bukan 20% masyarakat kaya yang bisa memikirkan dirinya sendiri.

CT mengajak pemerintah untuk mencontoh pemerintah dari Swedia, Taiwan, dan Korea Selatan yang mengutamakan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan yang mendukung masyarakat untuk maju karena usahanya memiliki nilai tambah.

Malaysia adalah contoh yang juga menarik, karena mampu memperbaiki kemiskinan dan negaranya berpenghasilan menengah, namun negara tetangga kita itu kini berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah hingga 20 tahun terakhir, karena melakukan diskriminasi antara kelompok bumiputera dengan warga asing, sehingga tidak kompetitif.

Sementara Menteri Keuangan Chatib Basri telah menandatangani beberapa aturan teknis terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pada pekan lalu. Regulasi yang telah diteken itu mencakup relaksasi aturan kawasan berikat dan pembe­bas­an pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk barang dasar yang tidak lagi tergolong barang mewah. Adapun dua beleid lainnya, yakni keringanan pajak untuk industri padat karya dan berorien­tasi ekspor serta penaikan PPnBM untuk barang mewah, masih digodok.

Chatib pun mengemukakan aturan peningkatan kadar biodiesel menjadi 10% ke dalam solar berikut penggunaannya secara wajib se­gera keluar sehingga dalam jangka pendek mampu memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Kadin, katanya, meminta tambahan insentif berupa pembebasan PPN bagi peng­­­usaha yang membeli bahan baku dari dalam negeri untuk keperluan ekspor. Pasalnya, bahan baku yang didapat dari impor justru tidak kena pajak.Menurutnya, pemerintah seharusnya membebaskan pajak pertambahan nilai 100% bagi industri yang berorientasi ekspor bukan sekadar restitusi PPN. “Restitusi PPN itu kan akan memakan waktu lama. Yang kami mau adalah dibebaskan seluruhnya dari pajak ini.

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Nasonal Chairul Tanjung berpendapat kalang­an usaha besar tidak perlu diberi insentif karena mereka sudah mampu untuk mengatasi sendiri persoalan yang harus dihadapi. Insentif lebih diperlukan oleh UKM yang jumlahnya di negeri ini mencapai 99% unit usaha di Indonesia.

Disisi lain sebagian politikus melihat, pelemahan rupiah akibat kasus hukum yang menjerat ketua SKK Migas Rudi Rubiandini karena operasi tertangkap tangan (OTT) oleh KPK bebrapa saat yang lalu. Kepastian hukum yang belum terbentuk di negeri ini membuat pemilik modal menarik kapitalnya ke luar negeri (capital outflow), jika hal ini di biarkan tanpa melalui kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi masalah besar perekonomian Indonesia akan akan ditandai langsung dengan melambungnya inflasi.

Perisiwa ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa politik yang akhir akhir ini mencuat di Indonesia. Paket kebijakan fiskal dengan megurangi subsidi BBM masih menjadi jeratan masyarakat yang diikuti kenaikan harga harga berbagai komoditas kemudian diikuti trend impor daging dan bahan pokok lainya sekarang di hantam lagi oleh melemahnya rupiah.

Ini merupakan peristiwa ekonomi yang sistemik namun masih bisa di atasi dengan memperbaiki stabilitas politik dan memberikan kepastian hukum. Pasar sudah mulai resah menjelang pilpres 2014, karena berbagai kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Tentu sangat merugikan kita dan mebenturkan pemerintah dengan rakyat karena terganggu perekonomianya.

Saya berkenyakinan,peristiwa ekonomi ini tidak terjadi apa adanya atau tanpa ada yang bermain, pengaruh eksternal memiliki kontribusi yang sangat besar dibandingkan pengaruh internal. ini sebagai sekaligus sebagai wujud perekonomian kita masih sangat mudah di intervensi asing, sehingga dengan goyangan kecil bisa merusak komponen yang lain.

Inilah peristiwa ekonomi yang bermuatan politis yang harus dihadapi dengan rasional dan hati hati, karena jika tidak pengaruhnya tidak hanya pada instabilitas ekonomi, tapi juga pada instabilitas politik bahkan sosial. Pemerintah harus mencegah potensi larinya capital outflow  dengan diikuti peningkatan kapasitas ekspor dan menekan kapasitas impor. bagi oknum yang memanfaatkan situasi ini harus mendapatkan tindakkan tegas.

Ini hal yang ironis dibandingkan statemen sebelumnya yang sering di bangakan  oleh para pengamat, pemerintah dan politikus bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik tanpa dipengaruhi oleh atau akibat kenaikkan BBM karena inflasi bisa di tekan. Statemen sebelumnya juga mengatakan, Indonesia akan menjadi pusat perekonomian kuat di Asia tenggara. Namun, dalam waktu singkatdi saat rupiah tergoyang dan melemah terhadap dollar, membuat pengusahan dan sektor riil menjerit. Inilah hukuman ekonomi kita akibat prilaku politik yang tidak memberikan kepastian pasar.

Tugas 7 - Tanggapan Manajemen Perusahaan Terhadap OJK

Ada kabar cukup menggembirakan bagi industri perbankan. Alih-alih memungut sekaligus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengutip iuran industri bank secara bertahap.

Mulai tahun depan, pengawasan perbankan akan berpindah dari Bank Indonesia ke OJK. Pada saat itu, bank mesti mulai membayar fee alias komisi ke OJK.

Tahun 2014, bank cukup membayar dua per tiga atau sekitar 66% dari tarif iuran OJK. Bank baru membayar tarif penuh mulai tahun 2015. Selain itu, biar terasa ringan, pembayaran dicicil sebesar 25% pada tiap kuartal.

Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan, pungutan secara bertahap agar iuran tidak memberatkan industri perbankan. Sehingga, bank tidak perlu mengeluarkan banyak dana pada masa-masa awal OJK mengawasi perbankan.

Pada awalnya, iuran tahunan perbankan dipatok sebesar 0,06% dari total aset bank. Setelah mendengar masukan dari bankir, OJK sepakat menurunkan tarif tersebut.

Sayang, Nelson enggan membeberkan besaran tarif pungutan terbaru. Sebab, tarif pungutan OJK masih menunggu keputusan final dari presiden. Sekadar informasi, iuran perbankan ke OJK kabarnya sebesar 0,04% sampai 0,05% dari aset.

Bankir tetap keberatan

Meski pembayaran bertahap dan bisa dicicil, para bankir tampaknya masih merasa berat lantaran harus membayar iuran. Maklum, selama ini, BI sebagai regulator dan pengawas bank tidak memungut iuran kepada bank.

Eko Budiwiyono, Ketua Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), sekaligus Direktur Utama Bank DKI, mengusulkan agar iuran OJK diambil dari  premi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, bank sudah membayar premi yang cukup besar kepada LPS. Sementara, “LPS cuma menjamin simpanan nasabah sampai Rp 2 miliar,” kata Eko.

Jadi, menurut Eko, operasionalisasi OJK mestinya bisa dibiayai dari setoran premi penjaminan LPS. Namun, keputusan iuran industri bank tentu menjadi kewenangan OJK sebagai regulator.

Yang jelas, apakah pembayaran bertahap atau langsung, pungutan OJK akan menambah biaya bank. Alhasil, bank akan membebankan biaya tersebut pada biaya produk dan layanan.

Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP, juga menilai, iuran industri perbankan kepada OJK akan menambah beban perbankan. Meski begitu, Parwati tidak mempermasalahkan iuran OJK itu, sepanjang ada nilai tambah yang diperoleh  oleh perbankan.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja, menilai beban industri perbankan ke depan akan makin berat. Selain mesti membayar pungutan OJK dan premi LPS, bank mesti mengerek biaya dana yang meningkat akibat kenaikan suku bunga acuan alias BI rate.

Apalagi, biaya tenaga kerja juga terus naik dan inflasi kian tinggi. Meski begitu, Jahja menilai pungutan OJK ibarat pajak yang mesti dibayar. “Asal tidak mengganggu profitabilitas bank,” harapnya.

Tugas 6 - Pesta Rakyat Jokowi

Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Senin, 20 Oktober 2014, menuai beragam opini masyarakat. 

Abdul Majid, 55 tahun, mengamati panggung besar yang akan jadi panggung utama presiden baru menyapa rakyat dari dekat di Monas. "Menarik sekali, ini kebanggaan besar untuk kami rakyat Indonesia," kata Majid kepada Tempo, Ahad 19 Oktober 2014.

Menurut dia, belum ada pesta penyambutan presiden baru semeriah ini. Majid menganggap sosok Jokowi memang begitu dekat dengan rakyat. "Ya dia memang seperti itu, warga disuruh datang ke sini lihat dari dekat. Luar biasa," ujar dia. 

Ketika ditanya rencananya untuk ikut serta pesta besok, Majid mengungkapkan keinginan besarnya. Sayangnya, ia tidak memastikan rencana itu karena harus bekerja. "Insya Allah, kalau memang besok ada kesempatan saya ajak keluarga semua menonton," kata warga Jakarta Timur ini. 

Tak hanya Majid yang menyambut positif pesta yang digawangi personel band Slank, Abdee Negara ini. Sri Mulyani,48 tahun, tertarik melihat keramaian Monas di tengah persiapan pesta. Ia datang bersama suami dan anak-anaknya. 

"Ini mumpung masih sepi lihat-lihat dulu, kalau ramai, besok mau nonton," kata dia. Sri berharap bisa melihat Jokowi dari dekat karena dia belum mengenal betul sosok Jokowi. "Ingin tahu presiden baru kayak apa. Semoga sih benar-benar bisa lebih baik," ujar warga Kalianyar Jakarta Barat ini.

Besok, tim relawan presiden baru akan menggelar pawai budaya, pesta kuliner, dan konser musik. Sekitar 1.600 orang akan melakukan pawai budaya dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara. Presiden dan wakilnya akan diarak bersama mereka. Relawan juga menyediakan 124.500 porsi makanan dan 700 ribu minuman yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, mereka menjadwalkan ada sekitar 30 pengisi acara konser rakyat yang diadakan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Bagi Ilal, 21 tahun, warga Halim, Jakarta Timur, pesta semacam ini hiperbola. Di hari pertama menjabat sebagai presiden, tak seharusnya Jokowi menggelar acara yang terlampau mewah. "Sepertinya dulu SBY dua kali periode enggak pernah seperti ini, lebay lah," kata dia. Ia menilai kemenangan Jokowi syarat dengan kontroversi sehingga tak pantas dirayakan berlebihan.

Ilal menyarankan agar tim relawan Jokowi seharusnya bisa menggelar acara yang lebih bermanfaat. "Daripada menghabiskan uang banyak, mending dibuktikan dulu kerjanya," katanya. Ketika ditanya rencana untuk menonton acara ini, ia memilih menonton di rumah. "Ah saya enggak doyan keramaian begitu. Lebih baik menonton lewat televisi," ujarnya.

Serupa dengan Ilal, Yunan, 55 tahun, mengatakan acara semacam ini rentan mengundang cap buruk dari kubu Prabowo. "Ya harusnya nanti dulu, takutnya kubu sebelah menganggap jelek," kata dia.

Tugas 5 - Harapan Kepada Presiden Baru

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara resmi telah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Kemenangan itu diraih karena figur keduanya disukai masyarakat.  KPU menetapkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres setelah unggul dengan perolehan suara 53,15 %.

Secara akumulatif Jokowi-JK memperoleh 53,15 %  suara sehingga dipastikan akan memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), mendapat 62.576.444 suara (46,85 %). Selisih perolehan keduanya yakni sebesar 8.421.389 suara. Khusus di Maluku, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 443.040 suara, sementara pasa¬ngan Prabowo-Hatta memperoleh 433.981 suara. Angka partisipasi memilih di pro¬vinsi Maluku sebesar partisipasi 71,20 % dengan suara sah seba¬nyak 877.021 suara dan tidak sah 4.427 suara.

Pemilu 2014 menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Rakyat ingin pemimpin baru yang mementingkan kepentingan rakyat umum. Rakyat menginginkan pemimpin yang tahan banting, mampu menciptakan terobosan baru dengan program kerakyatannya, bersih dari KKN dan tentunya berani memberantas korupsi. Pemimpin yang memberi tauladan baik, pemimpin yang tidak gila harta, dan yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan negaranya. Setiap negara pasti mendambakan sosok Presiden yang dapat dibanggakan di hadapan negara lain. Sosok presiden yang peduli dan mementingkan rakyat dari negaranya. Begitu pula dengan rakyat Indonesia yang rindu dan mendambakan kehadiran sosok pemimpin yang menjamin kesejahteran dan mengayomi rakyat negaranya.

Ada beberapa harapan rakyat terhadap presiden baru tersebut selain harapan untuk mengayomi rakyat negara. Pertama ialah Presiden baru tersebut haruslah memperbaiki kondisi pembangunan negara. Pembangunan negara saat ini sangat tidak merata, disalah satu daerah pembangunan berjalan pesat namun didaerah yang lain pembangunan belum berjalan, bahkan untuk sekedar aliran listrik pun beberapa daerah belum mendapatkannya. Untuk itu perlu langkah pasti dari Presiden untuk meratakan pembangunan.

Kedua, presiden yang terpilih nanti haruslah mampu merangkul dan mensejahterakan masyarakat didaerah perbatasan negara. Mengapa kondisi masyarakat perbatasan negara sangat penting? Karena perbatasan negara adalah etalase bangsa, kondisi yang tercermin dari daerah perbatasan negara dapat disimpulkan sebagai kondisi yang juga ada di dalam pusat negara tersebut. Presiden  sebaiknya mengadakan pembangunan dimulai dari daerah perbatasan kemudian dilanjutkan daerah sentral, bukan sebaliknya. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan lebih terjamin, selain itu masyarakat daerah perbatasan tidak akan merasa dianak tirikan lagi oleh pemerintah.

Ketiga, diharapkan presiden yang baru dapat meneruskan salah satu pembangunan yang dilakukan mantan presiden sebelumnya. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak mungkin dihubungkan melalui jalur darat, namun dapat dihubungkan secara efektif melalui jalur udara.

Terakhir, Presiden yang terpilih nanti diharapkan presiden yang peduli dengan kondisi pendidikan anak bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa. Bukan hanya peduli, namun juga memberikan langkah nyata untuk meratakan pendidikan bangsa ke setiap daerah.
Rakyat juga mengharapkan presiden yang baru dapat menggunakan jabatannya dengan sebijaksana mungkin dan bertanggung jawab, serta tidak menghianati kepercayaan masyarakat yang telah diberikan untuk memilih presiden tersebut. Karena pemimpin negara adalah harapan rakyat, karena harapan rakyat adalah jiwa kehidupan rakyat. Apabila harapan rakyat itu mati maka jiwa kehidupan rakyat itupun akan mati.