Tugas ke 4 - Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8 TAHUN 1999

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (pasal 1 angka 1 UU NO.8 Tahun 1999)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (UU N0.8 Th 1999)

Asas Perlindungan Konsumen

      asas manfaat

      asas keadilan

      asas keseimbangan

      asas keamanan dan keselamatan

      asas kepastian hukum

Tujuan Perlindungan Konsumen

q  meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

q  mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

q  meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

q  menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

q  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

q  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hak Konsumen

1. keamanan dan keselamatan
2. memilih
3. memperoleh informasi
4. didengar pendapat dan keluhannya
5. mendapatkan advokasi
6. pembinaan dan pendidikan konsumen
7. tidak diskriminatif
8. mendapatkan kompensasi

Kewajiban konsumen

   membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

      beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

      membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

      mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan patut

Hak Pelaku Usaha

      menerima pembayaran yang sesuai

      mendapat perlindungan hukum

      melakukan pembelaan diri di muka hukum

      mendapatkan rehabilitasi nama baik jika tidak terbukti merugikan konsumen

      mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Pelaku Usaha

      beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

      memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produknya

      memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

      menjamin standar mutu produknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

      memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba produknya

      memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian produk yang tidak sesuai perjanjian

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

      Tidak sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku

      Tidak sesuai yang tercantum di label atau etiket barang.

      Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran standar.

  Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan.

      Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

      Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal

      Tidak memasang label atau memuat penjelasan barang yang bersangkutan

      Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia

CONTOH KASUS

CAKUNG (Pos Kota) – Meski sering dirazia dan pengawasan barang beredar di sejumlah pusat perbelanjaan ketat, nyatanya masih ditemukan supermarket atau pasar modern yang menjajakan makanan kemasan kadaluwarsa. Masyarakat sebagai konsumen diminta waspada dan jeli dalam memilih produk makanan atau minuman yang dijual di pusat perbelanjaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Kota, Senin (15/10), beberapa pasar modern di Jaktim masih ada yang nekat menjual makanan kemasan tidak layak konsumsi atau kadaluwarsa. Umumnya produk makanan tersebut terdiri dari ikan, daging dalam kemasan ataupun sejumlah makanan kaleng lainnya.

“Karena itu masyarakat harus jeli dalam membeli produk makanan meskipun itu di pasar modern,” imbuh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jaktim, Johan Affandi, saat disambangi Pos Kota, di kantornya, Senin (15/10).

Menurut Johan, selama ini pihaknya selalu mengawasi secara diam-diam ke sejumlah pasar modern di Jaktim. Hal ini dilakukan agar tidak ada usaha dari pihak pengelola pasar modern untuk menutup-nutupi barang dagangannya yang tidak layak edar.

“Ya namanya sidak, kita harus bergerak cepat dan diam-diam, tidak pakai surat dan dadakan. Biar operasi pengawasan makanan di pasar modern dapat optimal,” jelasnya.

Hasil dari sidak tersebut adalah ditemukannya sejumlah pasar modern yang menjual makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa. Sayangnya, menurut Johan, meski ditemukan adanya sejumlah pasar modern yang menjual makanan kemasan tidak layak, pihaknya hanya bisa meminta kepada pihak pengelola untuk menarik produk tersebut. Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada kasus penjualan makanan kadaluarsa yang dibawa ke persidangan.

“Ya langkah yang kita lakukan hanya bisa meminta agar produk itu ditarik. Dan kita peringatkan pengelola pasar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,” ucap Johan.

Johan meminta kepada para konsumen untuk teliti memeriksa secara detil tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan makanan tersebut. Selain itu, jika memungkinkan konsumen dapat memeriksa tampilan fisik produk apakah masih cukup segar ataupun memang layak untuk dikonsumsi.

“Ini bisa diterapkan oleh konsumen saat akan membeli makanan dalam kemasan seperti ikan dan daging,” katanya.

Kasie Perdagangan Dalam Negeri Sudin KUMKMP Jaktim, Aceng Supandi mengatakan, selama ini pengawasan sudah dilakukan, dan memang ditemukan ada sejumlah makanan kadaluwarsa yang dijual di pasar modern. “Untuk sidak yang baru-baru ini kami lakukan, ada beberapa pasar modern di wilayah Cibubur yang kami temukan menjual makanan kadaluwarsa. Tapi itu sudah kami minta supaya produknya ditarik,” kata Aceng. Sayangnya ia enggan menyebutkan nama sejumlah pasar modern tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan ataupun sidak ke sejumlah pasar modern adalah cara untuk melindungi konsumen dari akses negatif pemakaian barang yang tidak memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, moral dan hazard ada. “Ini ada dasar hukumnya, yakni UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Karena itu kita harap para pengelola pasar modern dapat mengindahkan aturan ini. Janganlah menjual makanan tidak layak, mereka juga yang rugi kalau masyarakat sampai tahu,” paparnya. (yulian)

Analisis :

Menurut pendapat saya, masyarakat harus lebih teliti lagi sebelum membeli produk makanan yang di jual, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Hal ini dapat meminimalisir kerugian yang di terima oleh konsumen sebagai akibat perbuatan oknum-oknum nakal yang hanya mementingkan keutungan yang diterimanya dibandingkan dengan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk yang sudah tidak layak konsumsi tersebut. Disamping itu peran pemerintah juga dibutuhkan agar kasus ini tidak terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu disamping masyarakat yang diminta agar lebih jeli dan teliti lagi ketika ingin membeli suatu produk, khususnya makanan atau minuman yang dikemas dalam kaleng, peranan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang ada yakni sudah diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.

Source :

http://idazahro.blogspot.com/2012/11/kasus-tentang-perlindungan-konsumen.html

http://poskotanews.com/2012/10/16/makanan-kadaluwarsa-masih-banyak-beredar/