Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual gedung kantor
Kementerian BUMN demi efisiensi. Rencana ini harus dapat restu dari Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan, penjualan
aset milik pemerintah itu tidak mudah karena melibatkan hajat hidup orang
banyak. Apalagi setiap pelepasan aset harus dibahas terlebih dahulu bersama
DPR.
“Saya rasa jual aset itu tidak mudah, kalau
dia punya negara dan besar nilainya, maka dia harus mendapatkan persetujuan
DPR, tidak mudah. Jadi saya kira untuk menjual aset negara hati-hati lah,”
ujarnya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).
Zulkifli tidak terlalu setuju atas
penjualan ini. Sebaiknya aset negara jangan dilepas tapi lebih baik ditambah.
“Kalau menjual milik negara, harus melalui
persetujuan DPR. Tetapi menurut saya jika itu strategis, tentu harus hati-hati.
Tidak usah lah menjual aset negara tapi kalau perlu nambah lah,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah
merespons rencana penjualan gedung ini. Jokowi memang memberi perintah supaya
seluruh BUMN melakukan efisiensi. Caranya diserahkan kepada masing-masing BUMN.
“Belum tahu, belum masuk ke saya. Ini kan
dalam rangka efisiensi, tetapi saya belum mendapatkan usulan itu. Jadi belum
tahu,” ujar Jokowi usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, hari ini.
“Efisiensi karena perintahnya semua BUMN
harus efisien. Dengan cara apa, ya kita belum mengerti. Kalau ada usulan ke
saya, baru (tahu). Mesti kan ada kalkulasi, mesti ada hitungannya,” ujar
Jokowi.
Kemarin Rini menjelaskan, alasan pejualan
gedung yang dulu milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) itu. Salah satu alasannya
adalah biaya perawatan gedung yang cukup mahal.
Kesimpulan : penjualan aset milik
pemerintah itu tidak mudah karena melibatkan hajat hidup orang banyak. Apalagi
setiap pelepasan aset harus dibahas terlebih dahulu bersama DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar